Koordinasi itu dinilai penting untuk memperkuat pencegahan, pemadaman, penanganan masyarakat terdampak, hingga pemulihan lingkungan.
Penetapan status bencana nasional, apabila memenuhi ketentuan, diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan mobilisasi sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan.
Namun, Toni mengingatkan bahwa penguatan dukungan anggaran harus disertai pengawasan ketat agar tidak membuka celah penyalahgunaan kewenangan maupun keuangan negara.
Ia menilai negara harus hadir melindungi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah juga diminta memastikan penanganan karhutla menjadi prioritas, tanpa mengabaikan penegakan hukum atas dugaan penyimpangan anggaran.
Sebagai organisasi mahasiswa, DPC GMNI Mamasa menyatakan akan terus mendorong pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam pengelolaan anggaran negara dan penanganan persoalan lingkungan hidup.
“Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas negara. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat justru disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutupnya. (*)
