MAMASA, Lintas-Enam.com — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamasa menyoroti dugaan korupsi anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sorotan itu disampaikan Ketua GMNI Mamasa, Toni Mekar Putra, kepada Lintas-Enam.com, Senin (26/10/2026).
Toni mendesak pemerintah memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan. Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.
Dia menilai, dugaan penyalahgunaan dana penanggulangan karhutla merupakan persoalan serius yang harus mendapat perhatian publik dan aparat penegak hukum.
Anggaran penanggulangan karhutla seharusnya digunakan untuk pencegahan kebakaran, pemadaman, pemulihan lingkungan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak.
Di tengah ancaman kebakaran yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat dan merusak lingkungan, GMNI Mamasa menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Toni meminta setiap indikasi penyimpangan anggaran diusut secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menegaskan, dana penanggulangan karhutla tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Selain menyoroti persoalan anggaran, Toni juga mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah serius untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
GMNI Mamasa meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan status bencana nasional apabila skala kejadian, dampak, dan indikator kebencanaan telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Menurut Toni, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan secara parsial dan reaktif. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta unsur terkait lainnya.
