MAMASA, Lintas-Enam.com — Aktivis GMNI Mamasa, Rihardes, mendesak Polres Mamasa mengusut tuntas dugaan adanya praktik mafia BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Mamasa.
Desakan itu disampaikan menyusul insiden dugaan penganiayaan yang terjadi di SPBU Lambanan.
Persoalan tersebut mencuat setelah terjadi keributan terkait antrean pembelian BBM menggunakan jeriken.
Rihardes menilai, insiden di SPBU Lambanan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan antara pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, aparat perlu menelusuri dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Polres Mamasa harus mengusut secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada persoalan penganiayaan,” ujar Rihardes.
Ia meminta polisi memeriksa pola distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.
Termasuk mekanisme antrean dan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Rihardes juga meminta aparat menelusuri pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari distribusi BBM bersubsidi.
Jika ditemukan pelanggaran, ia meminta aparat tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada mafia BBM bersubsidi, harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Ia menilai masyarakat harus mendapatkan akses BBM bersubsidi secara adil dan sesuai peruntukannya.
Jangan sampai masyarakat yang membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM akibat dugaan permainan pihak tertentu.
Rihardes juga mendorong pengawasan terhadap SPBU di Kabupaten Mamasa diperketat.
Menurutnya, pengawasan penting untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Ia berharap Polres Mamasa segera melakukan penyelidikan secara transparan terhadap dugaan tersebut.
“Kalau tidak ada pelanggaran, sampaikan kepada masyarakat. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, proses sesuai hukum,” pungkasnya.
Merespon itu, Kapolres Mamasa, AKBP Ariantony Utama Bangalino, menyampaikan bahwa saat ini memang ada kelangkaan BBM.
