MAMASA, Lintas-Enam.com — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamasa mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.
Desakan tersebut mencakup pengelolaan dana BOK pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Mamasa.
Hal itu disampaikan Ketua Cabang GMNI Mamasa, Toni Mekar Putra, kepada Lintas-Enam.com, Jumat (21/8/2026).
Toni menilai, pengelolaan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius.
Terlebih, dana BOK bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, menurut dia, setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Dengan begitu, Toni meminta APH melakukan pemeriksaan dan audit secara menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan tidak hanya dilakukan terhadap dokumen administrasi.
Selain itu, APH juga didorong melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Termasuk mencocokkan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi kegiatan.
Bukan tak beralasan, GMNI menyebut, terdapat sejumlah dugaan penggunaan dana BOK yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan ketentuan.
Hal tersebut meliputi kesesuaian kegiatan dengan petunjuk teknis, dokumen perencanaan, realisasi, hingga bukti pertanggungjawaban.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Penggunaan BOK untuk kegiatan tertentu toni beranggapan, harus dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab jangan sampai terjadi pembiayaan ganda, mark-up, kegiatan fiktif, atau pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan realisasi.
Penggunaan anggaran di luar peruntukan juga harus menjadi perhatian dalam pemeriksaan.
GMNI menegaskan pihaknya tidak ingin membangun tuduhan tanpa dasar.
Karena itu, pemeriksaan oleh APH dinilai penting untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak.
