MAMASA, Lintas-Enam.com – Baru kemarin Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, membantah bahwa dirinnya memanggil kepala OPD ke Rumah Jabatan (Rujab), bukan untuk bahas anggaran.
Alasan sinkronisasi antara rencana kerja dan anggaran (RKA) dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (PJMD), ia memanggil kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergantian.
Bahkan dipertegas Buati bahwa pemanggillan dilakukan hanya untuk penajaman program kerja setiap OOPD.
Namun faktanya tak seperti yang ia sampaikan. Ternyata memang ada bagi-bagi pagu anggaran di setiap OPD.
Informasi ini bocor dari salah seorang anak buahnya yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kata dia, pemanggilan OPD ke Rujab Bupati, tidak semata penajaman, sinkronisasi atau asistensi melainkan murni bagi-bagi pagu anggaran.
“Kami tidak dipanggil hanya penajaman, tapi memang ada bagi pagu anggaran di sana,” ujarnya kepada Lintas-Enam.com, Rabu (9/92026).
Diberitakan sebelumnya, beberapa hari lalu, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, dikabarkan memanggil kepala organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergantian yang dilakukan di Rumah Jabatannya.
Pemanggilan kepala OPD ini disorot karena dikaitkan persoalan kebijakan anggaran yang kemudian dilakukan di Rumah Jabatan, bukan kantor bupati.
Dalam tata kelola pemerintahan, pembahasan anggaran OPD seharusnya melalui forum resmi seperti rapat koordinasi di kantor bupati, TAPD, atau pembahasan bersama DPRD sesuai mekanisme yang diatur dalam Permendagri, jadi alasan sorotan itu.
Rujab pada prinsipnya berfungsi sebagai tempat istirahat dan menerima tamu secara protokoler, bukan sebagai kantor untuk mengambil keputusan teknis pemerintahan.
Pemanggilan kepala OPD tak ditampik Bupati Mamasa. Kata dia pemanggilan kepala OPD ke Rumah Jabatan (Rujab) adalah hal yang lumrah dan bersifat wajar bagi seorang kepala daerah.
