Menurut sumber tersebut, persoalan saat ini bukan lagi sekadar penagihan. Para dokter membutuhkan kepastian mengenai waktu pembayaran hak mereka.
Mereka mengaku telah menyampaikan persoa lan tersebut melalui berbagai jalur. Mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga media massa.
Namun, hingga kini belum ada jadwal pembayaran yang jelas untuk seluruh tunggakan.
“Kami sudah berulang kali menyampaikan dan menunggu. Yang kami butuhkan sekarang adalah kepastian, kapan hak kami dibayarkan,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Mamasa tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan secara terbuka.
Terutama mengenai status anggaran, proses administrasi, serta kendala yang menyebabkan pembayaran tertunda.
Para dokter juga berharap hak tenaga medis yang telah menjalankan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah.
Perihal kondisi ini, Lintas-Enam.com mencoba mengkonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Ratna Sari Dewi, namun belum merespon.
Hingga berita ini dirilis, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang berkaitan. (*)
