Jika seluruh pengelolaan dana BOK telah sesuai aturan, pemeriksaan dapat menjadi bentuk klarifikasi dan perlindungan bagi pengelola yang bekerja secara benar.
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara, GMNI meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum.
GMNI juga kata Toni, meminta APH memeriksa seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana BOK.
Mulai dari tingkat Dinas Kesehatan hingga Puskesmas se-Kabupaten Mamasa.
“Pengelolaan dana kesehatan tidak boleh menjadi wilayah yang tertutup dari pengawasan publik,” tegas Toni.
Toni berpendapat bahwa masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran negara untuk pelayanan kesehatan dikelola.
Karena ransparansi diperlukan untuk memastikan dana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terhadap pemeriksaan itu, Toni meminta APH segera turun melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional.
“Jika sesuai aturan, buktikan dengan transparansi. Jika ditemukan penyimpangan, usut sampai tuntas,” tegasnya.
