Berita  

Lewat Inovasi PENA-TERANG, Catherine Dessaratu Dorong Transparansi Realisasi Anggaran OPD

Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Catherine Dissaratu, meluncurkan proyek perubahan kepemimpinan (Foto: Lintas-Enam.com)

MAMASA, Lintas-Enam.com – Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Catherine Dissaratu, meluncurkan proyek perubahan kepemimpinan.

Proyek perubahan ini bertajuk “Peningkatan Analisis dan Transparansi Laporan Realisasi Anggaran OPD”, yang disingkat PENA-TERANG.

Peluncuran inovasi yang dibuka Kepala BPKD, Hermin Lullulangi, dihadiri bendahara dan bagian perencanaan sejumlah OPD, dilaksanakan di Wisma Tongkonan, Kelurahan Mamasa, Jumat (31/10/2026).

Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan Catherine Dessaratu, mengatakan, inovasi ini merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam penyajian, analisis, dan transparansi laporan realisasi anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Melalui PENA-TERANG, Catherine Dessaratu, berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih sistematis dalam menganalisis laporan realisasi anggaran setiap OPD.

Baca Juga:  VIDEO: Lewat Inovasi PENA-TERANG, Catherine Dessaratu Dorong Transparansi Realisasi Anggaran OPD
Foto:Lintas-Enam.com

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran tidak hanya menjadi laporan administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi kinerja dan pengambilan kebijakan.

Selain itu, transparansi laporan realisasi anggaran diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan penyerapan anggaran pada masing-masing perangkat daerah.

Dengan demikian, potensi keterlambatan pelaksanaan program maupun ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat lebih mudah diidentifikasi.

PENA-TERANG juga diharapkan menjadi salah satu langkah inovatif dalam memperkuat fungsi Bidang Perbendaharaan BPKD, terutama dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Baca Juga:  Pilkades Serentak Luwu Utara Bakal Digelar Tahun Ini, 41 Desa Siap Berkompetisi

“Melalui proyek perubahan ini, kita mendorong agar pengelolaan informasi realisasi anggaran OPD dapat dilakukan secara lebih terukur sehingga mampu memberikan manfaat bagi pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Catherine.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *