Jangan Sampai DPRD Sekadar Mengesahkan
Sorotan Ely mengarah pada satu titik penting: sejauh mana DPRD Mamasa akan menggunakan kewenangannya dalam pembahasan APBD?
Ia menilai ruang perubahan tetap terbuka apabila ditemukan program atau kegiatan yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
RPJMD, kata Ely, harus menjadi salah satu tolok ukur utama dalam menentukan apakah suatu program layak dipertahankan atau justru perlu digeser.
“Ukuran mengubahnya adalah RPJMD. Jangan sampai DPRD hanya menyetujui tanpa menggeser yang tidak skala prioritas,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tantangan terbuka kepada DPRD Mamasa.
Sebab, jika DPRD benar-benar menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara kritis, maka pagu yang telah dibagi oleh eksekutif tidak semestinya dianggap sebagai angka yang tidak bisa disentuh.
Sapri: Masih Akan Dikaji
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Mamasa, Muhammad Sapri, sebelumnya menyatakan bahwa pembagian pagu tersebut masih akan dikaji.
Sapri mengatakan, DPRD akan melihat kesesuaian pembagian tersebut, termasuk sinkronisasi kegiatan pada masing-masing OPD.
“Kalau pembagian tersebut sudah sesuai, tentu akan disetujui. Tapi pembagian tersebut masih akan dilakukan kajian mendalam, utamanya sinkronisasi kegiatan di masing-masing OPD,” kata Sapri.
Pernyataan itu menjadi penting untuk diuji dalam proses pembahasan berikutnya.
Sebab, publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa anggaran akan dikaji. Publik juga ingin melihat hasil kajiannya.
Apakah ada anggaran yang digeser?
Apakah ada program yang dicoret?
Apakah ada kegiatan yang dinilai tidak prioritas kemudian dialihkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak?
Atau pada akhirnya seluruh pagu yang telah dibagi di Rujab tetap bertahan hampir tanpa perubahan?
Kini DPRD Diuji
Sebelumnya, Bupati Mamasa Welem Sambolangi diketahui memanggil seluruh kepala OPD ke Rujab Bupati. Dalam pertemuan tersebut dilakukan pembagian pagu anggaran untuk masing-masing OPD.
