Namun di sisi lain, pada tahun yang sama kembali tercatat utang baru Rp16,39 miliar.
Sementara beban utang daerah secara keseluruhan masih disebut mencapai sekitar Rp138 miliar.
Situasi ini seharusnya menjadi alarm bagi Pemda Mamasa dan DPRD. Sebab, APBD pada akhirnya bukan hanya soal bagaimana pemerintah mendapatkan dan membelanjakan uang, tetapi juga bagaimana memastikan setiap belanja tidak berubah menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
Jika pola tersebut terus terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar berapa utang yang sudah dibayar, melainkan mengapa utang baru terus lahir.
Publik Mamasa tentu menunggu penjelasan yang transparan dari pemerintah daerah maupun DPRD: apakah strategi penyelesaian utang daerah benar-benar berjalan, atau Pemda Mamasa hanya sedang memindahkan beban utang dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya?
Infografis
