PUPR, Kesehatan hingga PPKD Jadi Sorotan
Berdasarkan rincian yang menjadi perhatian Rama, sejumlah organisasi perangkat daerah tercatat memiliki kewajiban dalam jumlah signifikan.
Beberapa di antaranya yakni:
- Dinas PUPR: Rp30.403.103.744,24
- Dinas Kesehatan: Rp28.574.122.902
- PPKD: Rp56.792.444.027
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Rp12.827.816.447
- Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura: Rp12.328.010.320
- RSUD: Rp10.270.800.125
Besarnya angka pada sejumlah sektor tersebut, kata Rama, semestinya menjadi bahan evaluasi serius pemerintah dan DPRD.
“Kalau kita melihat komposisinya, nilai kewajibannya tersebar di berbagai sektor. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah membutuhkan strategi penyelesaian yang jelas, terukur dan transparan,” katanya.
Menurut Rama, masyarakat jangan hanya disuguhi angka dalam laporan keuangan. Pemerintah harus membuka progres penyelesaiannya.
Rama: Jangan Sampai Utang Diwariskan
Rama mendesak Pemkab Mamasa segera menyusun roadmap atau peta jalan penyelesaian kewajiban daerah.
Roadmap tersebut, kata dia, minimal harus memuat jenis kewajiban, nilai masing-masing kewajiban, status verifikasi, pihak yang harus dibayar, skala prioritas, sumber anggaran, serta target waktu penyelesaian.
“Harus ada roadmap. Mana yang harus segera dibayar, mana yang masih dalam proses verifikasi, mana yang bermasalah secara administrasi, semuanya harus jelas. Jangan sampai utang hari ini menjadi beban pemerintahan berikutnya,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah tidak menggunakan alasan bahwa sebagian kewajiban merupakan persoalan pemerintahan sebelumnya sebagai alasan untuk mengabaikan penyelesaian.
Menurutnya, ketika pemerintah daerah berjalan sebagai satu institusi, kewajiban yang sah tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan.
DPRD Jangan Hanya Jadi Penonton
Sorotan juga diarahkan kepada DPRD Kabupaten Mamasa.
Rama meminta lembaga legislatif menggunakan fungsi pengawasan untuk menguji secara terbuka kondisi kewajiban daerah tersebut.
Ia menilai DPRD perlu meminta penjelasan pemerintah mengenai penyebab munculnya kewajiban dalam jumlah besar serta langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menyelesaikannya.
