Lintas-Enam.com, Mamasa – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa, desak Pj. Bupati Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Zain, copot Kepala BPKD.
Pencopotan itu didorong HMI, menyusul adanya sejumlah temuan pelanggaran yang diduga dilakukan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa, Heri Kurniawan.
Ketua HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil mengatakan, angka defisit anggaran Kabupaten Mamasa per Januari 2025 mencapai dari Rp200 miliar.
Penggunaan anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD, disebut tidak tepat saran sehingga berdampak pada tingginya angka defisit.
Padahal peran penting Kepala BPKD adalah kunci utama intervensi pengalokasian anggaran tepat guna.
Mengenai tingginya angka defisit itu, diakui Arifin, HMI tengah melakukan kajian mendalam, apa sesungguhnya jadi penyebab.
“Kami sementara mengkaji lebih dalam terkait problem tersebut, yang jelas segala bentuk praktik-praktik nepotisme di Kabupaten Mamasa adalah perhatian semua pihak termasuk kami,” ungkap Arifin, via Whatsapp, Rabu (8/1/2025).
Bukan hanya itu, fokus perhatian HMI terhadap Kepala BPKD Mamasa, yaitu dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.
Di mana yang jadi perhatian serius adalah dugaan mark-up anggaran makan minum mencapai Rp2 miliar di tahun 2022.
Bukan opini belaka, kata Arifin, dugaan mark-up itu sesuai temuan pemeriksaan BPK RI.
“Berdasarkan temuan BPK RI tersebut, kami telah mencoba koordinasi dengan pihak Inspektorat, tetapi sampai detik ini belum ada jawaban,” katanya.