Kaban Keuangan Mamasa Diduga Mark-up Anggaran Makan Minum, GEPERMASI Sebut Heri Kebal Hukum
Lintas-Enam.com, Mamasa – Sorotan soal korupsi yang diduga dilakukan Kepala Badan (Kaban) Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), kian ramai.
Kepala BPKD Mamasa, Heri Kurniawan disebut-sebut me-mark-up anggaran makan minum sejumlah kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa.
Tindakan Kepala BPKD itu tuai protes tak hanya dari aktivis lokal Mamasa, tetapi juga regional Sulawesi Berat.
Setelah Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat Jakarta (Sandek), kini giliran Gerakan Pemuda Reformasi (GEPERMASI) yang beri sorotan tajam.
Sorotan terhadap dugaan korupsi itu, diperkuat pula dari hasil temuan BPK RI pada tahun 2022.
Hal tersebut diungkap A. Arafah, Ketua Karateker Gerakan Pemuda Reformasi.
Ironisnya menurut Arafah, dari hasil temuan BPK itu, tidak ada bukti pengembalian dana ke Kas Daerah.
“Penegak Hukum seperti menutup mata melihat kejadian tersebut, dan diduga Kepala Badan Keuangan diback-up oleh oknum APH,” ucap Arafah, kepada Lintas-Enam.com, Rabu, (8/1/2024).
Arafah menilai, dengan sikap yang sombong dan angkuh, Kaban Keuangan Mamasa, Heri Kurniawan, memberikan kesan bahwa dirinya kebal dengan jeratan hukum.
“Ini sudah terbukti tetapi justru pihak penegak hukum di Mamasa seperti kehilangan taring untuk melakukan tindakan sebagaimana telah diamanahkan dalam undang-undang,” sambung Arafah.
Sebagai Ketua Karateker, cetus Arafah, GEPERMASI akan melakukan aksi jilid dua di depan Kejaksaan Agung RI dengan tagline Aksi Gejolak.