HAM juga meminta DPRD Mamasa memberikan klarifikasi apabila benar terdapat oknum anggota DPRD yang berupaya masuk dalam penyediaan barang atau jasa pada proyek tersebut.
Rama menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya oknum tertentu yang meminta keterlibatan dalam pengadaan atau penyediaan kebutuhan proyek.
Termasuk, kata dia, adanya informasi mengenai permintaan anggaran kepada pihak kontraktor dengan alasan kegiatan perayaan 17 Agustus.
“Kalau informasi itu benar, tentu harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai ada kepentingan pribadi atau kelompok yang kemudian dibungkus dengan kepentingan kelembagaan,” ujarnya.
Meski demikian, Rama menegaskan informasi tersebut masih sebatas dugaan dan perlu diklarifikasi.
Ia meminta semua pihak tidak menjadikan informasi tersebut sebagai kesimpulan sebelum ada bukti maupun penjelasan resmi dari pihak yang disebut.
Lebih lanjut, Rama mengingatkan pembangunan RSUD Kondosapata merupakan kesempatan penting bagi Mamasa untuk menunjukkan kemampuan daerah dalam menyelesaikan program pembangunan.
Menurutnya, keberhasilan proyek tersebut dapat menjadi catatan positif sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah pusat terhadap Kabupaten Mamasa.
“Kalau proyek ini berhasil, selesai tepat waktu dan memberikan manfaat, tentu akan menjadi catatan positif bagi Mamasa,” katanya.
HAM berharap pemerintah, DPRD, aparat, tokoh masyarakat, pemuda dan masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
Masyarakat juga diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
“Kalau ada dugaan pelanggaran, silakan dibuktikan melalui mekanisme yang benar. Kalau ada persoalan teknis, biarkan tenaga teknis yang menguji,” tutur Rama.
HAM, lanjutnya, tetap mendukung pengawasan terhadap pembangunan RSUD Kondosapata.
Namun, pengawasan harus dilakukan secara transparan, profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
