Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan mengancam hak dasar masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kejelasan Status Tenaga Honorer R2 dan R3 Hingga saat ini, status tenaga honorer R2 dan R3 di Kabupaten Mamasa tidak jelas, termasuk pembayaran honor yang sering tertunda.
Tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, meskipun mereka berkontribusi besar terhadap pelayanan publik.
Ranperda Aparat Desa Belum adanya pengesahan Ranperda tentang Aparat Desa menjadi Perda yang mengatur secara jelas hak, kewajiban, serta jaminan kepastian hukum bagi aparat desa di Mamasa.
Ketidakpatuhan DPRD Mamasa terhadap Kesepakatan RDPU Pada 19 September 2024, telah ditandatangani kesepakatan antara DPRD Mamasa dan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Mamasa untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna membahas berbagai persoalan mendesak di Mamasa, termasuk pembayaran Siltap, BPJS, dan status honorer.
Hingga saat ini, RDPU tersebut belum dilaksanakan, menunjukkan ketidakpatuhan DPRD terhadap komitmen yang telah dibuat bersama.
Dengan demikian, pihaknya menuntut agar persoalan tersebut segara mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Adapun tuntutan yang disampaikan yakni:
- Segera Realisasikan Pembayaran Siltap Aparat Desa dan Tunjangan BPD menuntut PEMDA Mamasa wajib membayar Siltap yang mandek selama 9 Bulan terhitung November dan Desember 2023 dan Mei – Desember 2024 serta Operasional Desa periode 2023-2024 sekarang juga dan melaksanakan pembayaran Siltap dan Tunjangan BPD secara rutin dan tepat waktu sebagaimana dijanjikan.
- Bayarkan BPJS untuk 21.000 Warga Mamasa sekarang juga !!! Kami menuntut Pj Bupati memastikan BPJS PBI untuk masyarakat Mamasa, BPJS Kepala desa, aparat desa dan BPD segera aktif kembali, karena pelayanan kesehatan adalah hak dasar yang tidak boleh diabaikan.
- Angkat Tenaga Honorer R2 dan R3 Menjadi PPPK Penuh Waktu PEMDA Mamasa harus segera menyusun kebijakan untuk mengangkat tenaga honorer R2 dan R3 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, disertai pembayaran honor yang layak dan hak yang setara.
- Sahkan Ranperda Aparat Desa Menjadi Perda Kami mendesak DPRD Mamasa agar Ranperda tentang Aparat Desa segera disahkan menjadi Perda untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan kesejahteraan aparat desa di Mamasa.
- Jelaskan Penggunaan Dana Pinjaman Rp32 Miliar Kami menuntut Pj Bupati untuk secara terbuka menjelaskan penggunaan dana pinjaman sebesar Rp32 miliar yang dirancang untuk membayar Siltap aparat desa. ika dana tersebut tidak digunakan sesuai tujuan, maka kami mendesak dilakukannya audit menyeluruh dan transparan terhadap anggaran tersebut.
- Laksanakan RDPU Sesuai Kesepakatan 19 September 2024 Kami mendesak DPRD Mamasa untuk segera melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebagaimana telah disepakati bersama dengan Gerakan Mahasiswa dan Rakyat Mamasa. RDPU ini penting untuk membahas solusi atas berbagai permasalahan mendesak yang dihadapi masyarakat Mamasa. Penutup Kami berharap Pj Bupati Mamasa dan DPRD Mamasa dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang kami sampaikan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan terus melakukan aksi secara berkelanjutan hingga hak-hak kami terpenuhi.