Berita  

Iuran BPJS dan Siltap Aparat Desa Tak Dibayarkan, Ratusan Massa Aksi Segel Kantor Bupati Mamasa

Massa aksi menyegel kantor BPKD Mamasa

Iuran BPJS dan Siltap Aparat Desa Tak Dibayarkan, Ratusan Massa Aksi Segel Kantor Bupati Mamasa

Lintas-Enam.com, Mamasa – Ratusan massa dari sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, menyegel kantor Bupati Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu, (22/1/2025).

Aksi penyegelan ini imbas dari tidak dibayarkannya iuran BPJS Kesehatan yang berdampak pada dinonaktifkan-nya 21 ribu kartu BPJS masyarakat.

Bukan hanya soal iuran BPJS Kesehatan, aksi ini juga dilakukan akibat tidak dibayarkannya penghasilan tetap (Siltap) aparat desa selama hampir 11 bulan, sejak tahun 2024.

Presidium Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, Zul mengatakan, pihaknya menyegel kantor bupati, hingga 3 poin tuntutan utamanya dipenuhi pemerintah daerah.

Baca Juga:  Maklumat Ketum IWO Dwi Christianto, Hari Pers Nasional 2025 Tidak Perlu Diperingati

“Ada tiga tuntutan utama kami, yakni pembayaran iuran BPJS, bayarkan Siltap dan pengangkatan honorer R2 menjadi P3K penuh waktu,” ungkap Zul, kepada wartawan.

Selain kantor Bupati, massa aksi juga menyegel dua kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Mamasa.

Zul menegaskan, jika tuntutan itu tidak dipenuhi dan Pj Bupati Mamasa, Muh. Zain yang saat ini berada di Jakarta tidak menemui massa aksi, maka pihaknya akan menyegel kantor bupati dan kanto keuangan hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami akan menyegel kantor ini sampai tuntutan kami dipenuhi dan Pj Bupati bersedia menerima kami,” ungkap Zul.

Baca Juga:  Pj Gubernur Sulbar Hadiri Kegiatan Penanaman Pisang di Pasangkayu, Warga Kian Antusias Tanam Cavendis

Selain menyegel kantor bupati dan kantor keuangan, massa aksi juga berencana menginap di kantor bupati hingga beberapa hari ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *