Lintas-Enam.com, Mamasa – Kepala Badan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Herry Kurniawan, merespon soal dugaan pengalihan dana alokasi khusus (DAK).
Hery Kurniawan mengatakan bahwa dugaan DAK dialihkan ke dana Pilkada itu tidak benar.
Menurutnya, DAK fisik maupun non fisik ini baru berproses anggarannya.
“Tahap pertama baru tersalur dari pusat. dan dana DAK sampai hari ini, tidak ada yang batal,” ungkap Herry, Jumat (2/8/2024).
Jika dana DAK yang digunakan atau dialihkan untuk membayar dana pilkada, kata Herry, tentu ada program DAK yang tidak berjalan.
Dengan begitu, ia menegaskan, program DAK belum ada yang dihilangkan dan semua berjalan dengan baik, meskipun anggaran tahap pertama dari pusat baru masuk.
Diberitakan sebelumnya bahwa Herry Kurniawan, diduga langgar instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Itu karena Kepala BPKD Mamasa diduga mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sementara sesuai instruksi KPK saat berkunjung di Mamasa beberapa hari lalu, DAK tidak bisa dialihkan ke kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
Informasi itu diperoleh dari salah seorang sumber yang tidak bersedia disebut identitasnya.
“Ini pasti melanggar hukum, apalagi KPK sudah instruksikan bahwa itu sama sekali tidak diperbolehkan, tapi kenapa masih berani dialihkan,” katanya kepada Lintas-Enam, Kamis (1/8/2024).
Menurutnya, seharusnya Pemda tidak memaksakan keadaan untuk membayar sesuatu yang tidak mampu dibayarkan.
Apalagi kalau melanggar aturan, sebab jelas-jelas KPK sudah menyampaikan dengan tegas bahwa DAK tidak bisa dialihkan.