Jangan Sibuk Cari Alasan
Sorotan terhadap persoalan utang semakin keras karena pada saat bersamaan pemerintah daerah memiliki ruang fiskal dan tambahan anggaran yang cukup besar.
Namun, masyarakat justru membutuhkan jawaban konkret: berapa total utang Pemda Mamasa, kepada siapa saja kewajiban tersebut, mana yang sudah dibayar, dan kapan seluruhnya akan diselesaikan?
Pertanyaan tersebut penting agar persoalan utang tidak terus menjadi bola liar yang berpindah dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.
Stenly juga menilai DPRD Mamasa tidak boleh hanya menjadi penonton. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD dinilai harus meminta penjelasan terbuka dari pemerintah daerah mengenai kondisi utang dan kemampuan fiskal daerah.
“Jangan sampai pemerintah sibuk menyusun program baru, sementara kewajiban lama dibiarkan menggantung. DPRD juga harus berani meminta angka dan penjelasan secara terbuka kepada pemerintah,” katanya.
DAU Besar, Persoalan Jangan Makin Besar
Persoalan ini menjadi semakin sensitif setelah Kabupaten Mamasa mendapatkan tambahan DAU dari pemerintah pusat dengan nilai lebih dari Rp100 miliar.
Besarnya tambahan anggaran tersebut seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, menyelesaikan kewajiban yang mendesak, serta memperbaiki kondisi fiskal daerah.
Namun, penggunaan anggaran tambahan tersebut juga tengah menjadi sorotan publik terkait proses penganggaran dan dasar hukumnya.
Karena itu, menurut Stenly, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola setiap rupiah uang negara.
“Tambahan anggaran yang besar tidak akan berarti kalau persoalan mendasar tidak diselesaikan. Rakyat tidak hanya membutuhkan angka besar dalam APBD, tetapi membutuhkan manfaat nyata,” ujarnya.
Di sisi lain, persoalan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, stunting, infrastruktur dan kualitas pelayanan publik juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah.
