Lintas-Enam.com, Mamasa – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Rusli, kembali menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Pasalnya, Rusli dituding melakukan mutasi kepada sejumlah kepala sekolah jelang pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 lalu.
Informasi adanya mutasi itu bermula disampaikan anggota DPRD Mamasa, Fraksi Nasdem, Arwin Rahman Tona.
Arwin menyebut, ada sejumlah kepala sekolah dinonjobkan, dipindahkan, dicabut dan dipindahkan secara tiba-tiba pada waktu Pileg.
Tak hanya itu, Arwin juga menyebut terdapat sejumlah Dapodik guru dinonaktifkan serta sejumlah tenaga kontrak guru yang hilang namanya lalu diganti dengan nama baru.
Padahal menurut Arwin, nama yang lama sudah sekian tahun mengabdi dan juga masih ada utang daerah ke mereka, sebab gaji mereka sekian bulan belum ada dibayarkan.
Terkait informasi itu, Sekretaris Daerah Lembaga Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Mamasa, Marten Ma’dika, angkat bicara.
Marthen Ma’dika mengeluarkan surat terbuka kepada Pj Bupati Mamasa, Muhammad Zain.
Marthen meminta Pj Bupati Mamasa segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan lantaran dinilai melanggar aturan.
Sebab selain memutasi sejumlah kepala sekolah, menurut Marthen, Kepala Dinas Pendidikan juga meminjam dana BOS untuk kepentingan pribadi.
Di mana menurut Marthen, perbuatan itu bertentangan petunjuk teknis penggunaan dana BOS.
“Kami dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Limbung Informasi Rakyat Kabupaten Mamasa meminta Pj Bupati Mamasa, agar segera mencopot kepala dinas pendidikan,” ungkap Marthen, dikonfirmasi via Whatsapp, Rabu (17/4/2024).
Terkait surat terbuka itu, Lintas-Enam.com mencoba mengonfirmasi Pj Bupati Mamasa, via Whatsapp namun tidak merespon.
Hingga berita ini dirilis, belum diperoleh konfirmasi dari Pj Bupati Mamasa.
Kepala Dinas Pendidikan juga dikonfirmasi via Whatsapp, namun tidak memberi respon. Hingga berita ini tayang, belum diperoleh tanggapan Kepala Dinas Pendidikan.(*)