Job Fit di Lingkup Pemda Mamasa Tuai Kontroversi, HMI Desak Pansel Segera Dievaluasi
‎Lintas-Enam.com, Mamasa – Uji kesesuaian jabatan (Job Fit) terhadap sejumlah pejabat eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menuai kontroversi publik.
Sebagian kalangan menganggap bahwa wajar jika hasil uji kompetensi itu diumumkan sesuai penilaian tim panitia seleksi (Pansel).
Namun, tak sedikit pula yang beranggapan bahwa tidak wajar jika hasil Job Fit diumumkan sesuai hasil penilaian Pansel. Alasannya, Pansel dinilai tidak transparan dan tidak independen.
Pernyataan kontra salah satunya disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa.
‎
Ketua ‎Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, menyatakan, keterbukaan informasi publik pada proses uji kesesuaian di tubuh Pansel tidak transparan dan terkesan dipolitisasi.
‎
‎”Sudah beberapa hari kami mengamati riak-riak publik terhadap ekspansi kebijakan yang mengundang kontroversi itu, namun kacamata kami memandang itu sebagai bagian dari politisasi obral jabatan di lingkaran Pemda kabupaten mamasa,” kata Arifin Djalil, kepada Lintas-Enam.com, Rabu, (15/10/2025).
‎
‎Menurutnya, Pansel hanyalah alat yang digunakan untuk mempermulus jalannya kebijakan yang menguntungkan sekelompok orang.
‎
‎”Ketidakterbukaan informasi publik di tubuh Pansel mengindikasikan adanya aktor utama dibalik kebijakan itu, kami menduga ini syarat nepotisme yang semestinya tidak dipertontonkan oleh kelompok atau instansi yang menyandang status netralitas. Pansel dalam hal ini adalah alat untuk mempermulus keinginan sekelompok orang,” sambungnya.
‎
‎Lebih jauh ia jelaskan, keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, harusnya menjadi landasan substantif gerakan dan kebijakan di tubuh Pansel.