Angka Stunting di Mamasa Lampaui 4 Kabupaten, Pemda Diminta Beri Perhatian Serius

Gamba: Ilustrasi penanganan stunting di Kabupaten Mamasa. Sumber: Lintas-Enam.com

MAMASA, Lintas-Enam.com — Penanganan sunting di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), masih menjadi persoalan yang mesti mendapat perhatian serius.

Meski disebut mengalami penurunan, namun kenyataan pahit bahwa angka stunting di Mamasa masih melampaui 4 kabupaten di Sulbar.

Mamasa berada di urut 2 setelah Kabupaten Majene, yakni di angka 29,77 persen.

Data yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Mamasa menunjukkan prevalensi stunting turun dari 37,6 persen pada 2023 menjadi 35,7 persen pada 2024, turun 31,01 persen pada 2025 dan 29,77 2026.

Penurunan, angka tersebut masih jauh dari target nasional sebesar 14 persen.

Menyikapi persoalan itu, Aktivis Mamasa, Taufik Rama Wijaya, meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa menjadikan persoalan stunting sebagai salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

Baca Juga:  2.073 Penerima Manfaat Nikmati Makan Bergizi Gratis di Mehalaan Mamasa

Kata dia, penurunan angka stunting patut diapresiasi, tetapi angka 29,77 persen tidak boleh dianggap sebagai sebuah keberhasilan akhir.

“Turunnya angka stunting tentu harus diapresiasi. Tetapi kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kalau masih 29,77 persen, berarti persoalan gizi dan kesehatan anak di Mamasa masih sangat serius dan membutuhkan intervensi yang jauh lebih serius,” ujar Rama

Rama menilai, penanganan stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan seremonial, pemberian bantuan makanan tambahan, atau rapat koordinasi antar organisasi perangkat daerah.

Rama menekankan bahwa pemerintah harus memastikan program benar-benar menyentuh akar persoalan, mulai dari kondisi ibu hamil, pola asuh, akses terhadap pangan bergizi, sanitasi, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga kondisi ekonomi keluarga.

Baca Juga:  Tak Hanya Pelajar, MBG SPPG Mehalaan Barat Jangkau 523 Penerima dari Kelompok 3B

“Stunting bukan hanya persoalan kesehatan. Ada persoalan kemiskinan, ketahanan pangan, sanitasi, pendidikan orang tua dan kualitas lingkungan yang saling berkaitan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *