Secara keseluruhan, utang Pemda Mamasa berdasarkan laporan keuangan Desember 2024, diakui Herry, itu mencapai Rp150 miliar, tidak termasuk utang pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Utang tersebut terdiri dari utang BPJS Kesehatan, alokasi dana desa (ADD), utang gaji tenaga kesehatan (nakes), dan utang pihak ketiga.
“Tapi tahun ini ada berkurang khususnya utang BPJS yang baru-baru kita bayarkan kurang lebih Rp12 milliar. Jadi sisa sekitar Rp130 miliar,” ujar Heri.
Lebih jauh Herry menjelaskan, terhadap pinjaman PEN, tahun pemerintah daerah membayar tahun ini, sebesar Rp37 miliar. Tetapi terkait itu, Pemda mengusulkan restrukturisasi.
“Jadi kita minta perpanjangan tenor sampai akhir periode kepala daerah. Tapi masih sebatas usulan, kalau di-ACC, maka kita tidak akan terlalu terbebani,” pungkasnya.(*)
