Berita  

Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM

Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah

Kendalikan Inflasi, Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM

Lintas-Enam.com, Majene – Guna kendalikan inflasi, Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa (11/2/2025).

Gerakan pangan murah ini ditinjau langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, bersama rombongan.

“Ini cara kita stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan,” kata Bahtiar.

Sehingga, masyarakat tidak risau dan harga komoditas tidak naik menjelang bulan suci ramadan.

“GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM,” tambahnya.

Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM.

“Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas,” ungkap Bahtiar.

Baca Juga:  SPPG Mehalaan Salurkan 2.101 MBG, Jangkau 31 Sekolah dan Kelompok 3B

Semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi harganya, ada sampai Rp70 ribu per kilo gram.

“Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar,” ujarnya.

Kalau warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu.

“Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan,” paparnya.

Baca Juga:  Tak Kuorum, Paripurna DPRD Mamasa Molor 1 Jam

Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya.

“Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda,” tandasnya. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *