Empat bulan adalah waktu yang panjang untuk proses yang mestinya berbasis data dan indikator kinerja. Bahkan Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa pemilihan presiden pun tidak membutuhkan waktu selama itu memutus perkara nasional.
Publik berhak bertanya, apakah Pansel bekerja dengan prinsip meritokrasi, atau sekadar menjalankan ritual administratif untuk melanggengkan status quo?
Arwin mengaku paham betul, langkah yang dilakukan Bupati menetukan pembantunya di birokrasi dengan cara Job Fit adalah Langkah yang professional. Tetapi jika kondisinya seperti ini, maka kesannya adalah profesionalisme yang tertunda.
Ironis memang menurut Arwin, sebab sampai hari ini, belum ada satu pun pihak Pansel yang mempublikasikan nilai hasil job fit dari setiap peserta. Padahal, keterbukaan data merupakan bagian penting dari akuntabilitas publik.
Tanpa transparansi nilai, sulit menilai sejauh mana obyektivitas diterapkan. Yang muncul justru kesan bahwa hasil job fit disimpan rapi seperti resep rahasia keluarga, sebab hanya segelintir orang yang tahu, sementara publik dibiarkan menebak-nebak. Itu berarti, proses Job Fit ini kehilangan transparansi. (*)