Aktivis GMNI Minta Pemda Mamasa Prioritaskan Kebutuhan Dasar Masyarakat pada Pergeseran Anggaran
Lintas-Enam.com, Mamasa – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, tengah menyusun pergeseran ABPD pokok tahun anggaran 2026.
Langkah pemerintah menggeser anggaran ini, mendapat tanggapan Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Mamasa.
Perihal pergeseran itu, mantan Ketua Cabang GMNI Cabang Mamasa, Rihardes Langi’ Memanna beri pesan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Rihardes meminta Pemda menjadikan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas dalam pergeseran anggaran tahun 2026.
“Kami meminta Bupati untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat dalam pergeseran anggaran tahun 2026, jangan lagi melakukan pergeseran anggaran kepada program yang tidak terlalu mendesak, apalagi hanya sekedar pencitraan,” ujarnya kepada Lintas-Enam.com, Rabu (11/3/2026).
Rihardes mengatakan, sebelumnya ada ada hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD, Pemerintah Daerah, masyarakat dan mahasiswa terkait pemberian kompensasi bagi masyarakat Desa Rantepuang, di sekitar TPA.
Sehubungan dengan itu, Rihardes menginginkan agar Pemda Mamasa tidak abai terhadap hasil RDP yang dilakukan di awal tahun ini.
“Jelas dalam hasil kesepakatan point ketiga bahwa Pemda akan memberikan kompensasi kepada Masyarakat yang ada di desa Rantepuang,” sebut Rihardes.
“Kami meminta Pemda untuk tidak lupa dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang ada di Rantepuan,” pintanya lanjut.
