Sebab Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 52,5 M itu terlalu besar, sementara bisa dirasionalisasi dengan pengurangan TPS serta bisa berlaku mutatis mutandis tanpa melanggar aturan.
“Sesuai surat edaran Mendagri, semestinya pedoman standar satuan biaya ideal sesuai dengan kondisi Daerah,” ucap Tambrin.(*)
MAMASA, Lintas-Enam.com — Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat,…
Berita Terkait Hyunjin Enterprise Mulai Proyek Pemurnian Air di Luwu Utara, Bupati: Solusi untuk Wilayah…
Menu tersebut disiapkan dalam porsi kecil dan besar dengan kandungan gizi yang berbeda. Untuk porsi…
“Hari ini kita sedang berupaya menagih temuan Rp81 miliar untuk dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya….
PUPR, Kesehatan hingga PPKD Jadi Sorotan Berdasarkan rincian yang menjadi perhatian Rama, sejumlah organisasi perangkat…
Jangan Sampai DPRD Sekadar Mengesahkan Sorotan Ely mengarah pada satu titik penting: sejauh mana DPRD…
