Berita  

Puji Muh Zain, Sandek Bidik Kaban Keuangan Mamasa: Tangkap!

Ketua Umum Sandek Irwan Sipattongang

Puji Muh Zain, Sandek Jakarta Bidik Kaban Keuangan Mamasa: Tangkap!

Lintas-Enam.com, Mamasa – Serikat Nasional Akademisi Sulawesi Barat Jakarta (Sandek) desak Kejagung dan Kajati Sulawesi Barat (Sulbar) agar memeriksa dan menangkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan.

Desakan itu atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang disebut merupakan temuan BPK RI.

“Segera membuat tim khusus untuk memberikan atensi kepada Kepala BKAD atas dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan jabatan, wewenang, serta mark up anggaran makan minum, senilai Rp2 miliar pada tahun 2022, berdasarkan temuan BPK RI,” ujar Ketua Umum Sandek Irwan Sipattongang, Selasa (7/1/2025).

Apabila tak tertangani, pihaknya berencana akan membuat surat terbuka kepada orang nomor 1 Indonesia, Prabowo Subianto agar memberikan instruksi langsung kepada penegak hukum.

Baca Juga:  Stunting di Mamasa Capai 31 Persen, Elypas Palangi: Ini Alarm bagi Pemkab

Belok dari perkara tersebut, Irwan justru puji Muh Zain, selaku Pj Bupati Mamasa.

Zain yang kini menjadi center hiruk pikuk perpanjangan masa jabatan Pj Bupati Mamasa itu, diacungi jempol oleh Irwan.

Baginya, sejak berpisah dari Polewali Mandar, Mamasa baru mencetak sejarah sejak di tangan Zain.

“Selain di tangan Pj. Bupati Doktor Zain, Mamasa tidak mencatatkan sejarah. Kunjungan Presiden Jokowi, bantuan pasar, bantuan RSUD, turunnya angka stunting, dan perihal tersebut, perlu diapresiasi untuk segala hal-hal yang baik di bawah kepemimpinan Doktor Zain sebagai Pj. Bupati Mamasa,” pungkasnya.

Sementara itu, aktivis Mamasa Hidayat Toempang ikut berkomentar soal Herry.

Ia mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan yang telah didemonstrasikan di depan Kejagung 3 Januari lalu tak diindahkan.

Baca Juga:  Bocor Halus Bagi-bagi Pagu di Rujab Bupati Mamasa: Kecamatan Rp30 Juta, Kelurahan Rp15 juta

Herry dinilainya mengatur keuangan seenak perut.

“Kami tidak terima jika ada oknum pejabat pelayan publik yang selalu menutup diri dan menghindari transparansi penggunaan anggaran daerah. Ini APBD dan APBN bukan milik per orang,” kata Demisioner PB HMI itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *