“Pemerintah harus melibatkan orang-orang yang benar-benar paham tentang stunting serta memiliki kredibilitas dan integritas tinggi, sehingga program yang dijalankan bisa efektif dan berhasil menurunkan jumlah generasi yang menderita stunting,” tegasnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa yang disampaikan dalam bahan tersebut, prevalensi stunting Mamasa sebesar 31,01 persen masih berada di atas angka nasional 21,5 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023.
Angka tersebut juga masih terpaut 17,01 poin persentase dari target nasional dalam RPJMN 2025 sebesar 14 persen.
Dengan prevalensi 31,01 persen, secara sederhana dapat dikatakan hampir satu dari tiga anak yang diperiksa di Kabupaten Mamasa mengalami stunting.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Intervensi harus diperkuat, ketepatan sasaran program harus dipastikan, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala.
Penanganan stunting, kata Elypas, tidak boleh berhenti pada kegiatan administratif maupun sekadar memenuhi kewajiban program. Setiap kebijakan dan intervensi harus diukur berdasarkan dampaknya terhadap penurunan angka stunting di Kabupaten Mamasa. (*)
