Menurutnya, 27 desa tersebut perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Program intervensi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa agar bantuan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Pemerintah pusat sendiri menargetkan Indonesia mencapai Zero Kemiskinan Ekstrem pada 2026.
Karena itu, Pemkab Mamasa dituntut mempercepat verifikasi data serta memastikan program bantuan dan intervensi tepat sasaran.
Pemkab Mamasa Siapkan Intervensi
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani kemiskinan ekstrem.
Masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) telah diberikan penekanan untuk melakukan intervensi sesuai bidang masing-masing.
“Misalnya diintervensi dengan peningkatan perekonomian melalui Dinas Pertanian. Begitu pula dengan Dinas PUPR akan mengintervensi melalui sanitasi dan juga air bersih,” kata Welem.
Menurutnya, seluruh stakeholder harus bergerak bersama dalam menangani persoalan krusial di Mamasa.
Mulai dari kemiskinan ekstrem, stunting hingga Anak Tidak Sekolah (ATS).
Welem menegaskan, tiga persoalan tersebut telah masuk dalam program prioritas Pemkab Mamasa.
Penanganannya akan diperkuat melalui APBD Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2027.
“Ini sudah menjadi program prioritas Pemda Mamasa. Di masing-masing OPD telah diminta agar melakukan penanganan secara bersama-sama pada APBD Tahun 2027,” ujarnya.
Stunting Turun ke 29 Persen
Welem juga menyebut Mamasa termasuk salah satu daerah yang mengalami penurunan angka stunting di Sulawesi Barat.
Meski demikian, angka stunting Mamasa masih menjadi yang tertinggi kedua setelah Kabupaten Majene.
Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari tingginya angka stunting Mamasa pada awal penanganan.
“Karena memang start-nya kita di angka tertinggi, jadi kita sudah mampu menuntun hingga 29 persen,” tandasnya.
