Catatan Fraksi Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya DPRD Mamasa untuk LKPJ Bupati 2025
Lintas-Enam.com, MAMASA – Fraksi Gabungan Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya, DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, beri catatan pedas terhadap LKPJ Bupati Mamasa tahun anggaran 2025.
Catatan itu disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Mamasa, dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Mamasa tahun 2025, yang digelar di Ruang Paripurna, Rabu (29/4/2026).
Juru bicara Fraksi Gabungan Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya, Muh. Safri mengatakan, dokum LKPJ yang disampaikan Pemda Mamasa, tidak lebih dari sekedar komplikasi administratif yang kehilangan substansi.
Banyak data yang disajikan tidak sinkron dengan yang disampaikan OPD, bahkan ada indikasi kuat bahwa angka yang ditampilkan tidak berbasis pada kondisi faktual di lapangan.
“Ini bukan kekeliruan teknis, ini persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan Kabupaten Mamasa,” ungkap Safri.
Pihaknya menilai bahwa ketidaksinkronan data antara dokumen LKPJ dan laporan OPD, menunjukkan lemahnya integritas dalam proses penyusunan.
Dengan demikian, Fraksi Fraksi Gabungan Solidaritas Kebangkitan Indonesia Raya, sulit mengukur capaian dan kinerja seluruh perangkat daerah.
Karenanya, ia merekomendasikan agar pemerintah daerah benar-benar serius dalam melakukan penyusunan LKPJ, sehingga penyusunannya berbasis faktual dan menggambarkan kondisi ril penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga merekomendasikan penataan ulang sistem perencanaan dan pengangguran agar benar-benar berbasis kinerja, kebutuhan masyarakat dan terukur.
Penguatan koordinasi lintas OPD, juga menjadi catatannya, agar dilakukan secara nyata, bukan sekedar formalitas rapat, tetapi diwujudkan dalam integrasi program dan capaian solid.
