RTLH dan Data PKH tidak Akurat, Wakil Ketua DPRD Luwu Utara Minta Pemda Sigap
Lintas-Enam.com, Mamasa – Luwu Utara — Ketua DPRD Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Karemuddin, menyuarakan desakan masyarakat agar pemerintah daerah menjadikan persoalan ketimpangan sosial yang terjadi di wilayah itu sebagai prioritas utama.
Hal tersebut menyusul banyaknya rumah tidak layak huni di berbagai wilayah di Luwu Utara, yang akhir-akhir ini menjadi sorotan.
Karemuddin menegaskan, pemenuhan tempat tinggal yang layak merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dipenuhi melalui kebijakan pembangunan dan jaminan sosial.
Ia menilai, penanganan rumah tidak layak huni tidak boleh dianggap sebagai program tambahan.
Ia juga menyebutkan bahwa penanganan hunian tidak layak merupakan urusan wajib pemerintah, demi memastikan masyarakat tinggal di lingkungan yang aman, sehat, dan manusiawi.
Selain itu, akurasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) juga menjadi perhatian.
Karenanya, ia meminta Dinas Sosial bersama pemerintah desa melakukan verifikasi dan validasi ulang secara ketat, agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Ketidakakuratan data bukan sekadar persoalan administratif, ini menyangkut keadilan sosial. Warga yang berhak jangan sampai tidak mendapat bantuan, dan warga yang sudah memenuhi syarat pemberhentian tidak boleh terus dipertahankan,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
“Pembiaran terhadap kondisi seperti ini merupakan bentuk kelalaian dalam penyelenggaraan pelayanan sosial,” sambung Karemuddin.
Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah sistematis, mulai dari verifikasi ulang data PKH, hingga percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Saya berharap semua pihak terkait, dapat bekerja profesional sesuai Tupoksinya,” tutup Karemuddin. (*)
