Selain itu, terdapat pula dukungan anggaran dari BKKBN serta program dan kegiatan yang dialokasikan melalui APBD.
Sudirman mengatakan anggaran tersebut harus berjalan seiring dengan target penurunan stunting.
“Target tanpa didukung anggaran tidak akan ada gunanya,” tukasnya.
Karena itu, target penurunan stunting hingga di bawah 20 persen akan diselaraskan dengan rencana strategis dan kemampuan anggaran daerah.
Wabup Mamasa juga menyebut, target jangka lanjut diarahkan agar angka stunting dapat ditekan hingga 10 persen.
Selain stunting, persoalan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kata Sudirman, penanganan kemiskinan ekstrem telah dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
Program tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber penghidupan masyarakat, tenaga kerja, hingga intervensi lainnya.
Dia menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem tidak dapat dilakukan hanya melalui satu program.
Karenanya, dibutuhkan intervensi lintas sektor yang disertai dukungan anggaran, agar program yang telah direncanakan dapat benar-benar menyentuh masyarakat.
Dengan demikian, validasi data menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah daerah.
Sebab data yang akurat akan menjadi dasar menentukan siapa yang harus menerima intervensi, jenis bantuan yang diberikan, sekaligus memastikan anggaran tidak salah sasaran. (*)
