SULAWESI BARAT, Lintas-Enam.com— Dugaan oknum anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat bermain judi slot saat rapat paripurna pemilihan Wakil Gubernur Sulbar, memantik kecaman keras Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat (GERAM Sulbar).
GERAM menilai, jika dugaan itu terbukti, perilaku anggota dewan itu bukan sekadar pelanggaran etika pribadi, melainkan tamparan terhadap kehormatan lembaga legislatif dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Ketua GERAM Sulbar, Ongki Prayudi, menegaskan rapat paripurna merupakan forum resmi yang membawa mandat rakyat, bukan ruang untuk bermain gim, apalagi aktivitas yang diduga mengarah pada perjudian.
“Rapat paripurna bukan tempat untuk bermain judi. Gedung DPRD bukan arena perjudian. Mandat rakyat bukan tiket untuk mempertontonkan perilaku yang mencederai kehormatan jabatan. Jika dugaan ini benar, maka tindakan itu merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Ongki, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai sensasi pemberitaan atau perdebatan di media sosial.
Ada dua lembaga yang dituntut menunjukkan sikap: Polda Sulbar melalui penelusuran dugaan unsur pidana dan Badan Kehormatan DPRD melalui pemeriksaan etik.
GERAM secara terbuka mendesak Polda Sulbar tidak bersikap pasif. Aparat kepolisian diminta menelusuri bukti dan memastikan apakah aktivitas yang disorot dalam rapat paripurna mengandung unsur tindak pidana perjudian.
“Polda Sulbar jangan tutup mata. Kami mendesak aparat kepolisian untuk menelusuri dugaan ini secara serius dan mengusutnya sampai tuntas apabila ditemukan unsur pidana. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan politik,” ujarnya.
Desakan juga diarahkan kepada Badan Kehormatan DPRD Sulbar. GERAM meminta lembaga internal DPRD itu tidak membiarkan persoalan yang menyangkut kehormatan institusi berlalu tanpa pemeriksaan.