MAMASA, Lintas-Enam.com — Pemerintah Kabupaten Mamasa menargetkan angka stunting terus ditekan hingga mencapai 10 persen.
Target itu disiapkan setelah angka stunting Mamasa berdasarkan hasil survei disebut turun dari 37 persen menjadi 29 persen.
Wakil Bupati Mamasa, H. Sudirman sebagai Ketua Satgas Penanganan Stunting mengatakan, penurunan angka stunting menunjukkan adanya hasil dari berbagai kebijakan dan intervensi yang telah dilakukan di lapangan.
Namun, Pemkab Mamasa masih menghadapi persoalan akurasi dan validasi data sebagai salah satu kendala utama dalam penanganan stunting.
Wakil Bupati Mamasa menjelaskan, persoalan data menjadi tantangan karena adanya mobilitas masyarakat.
Salah satunya ibu yang melahirkan di puskesmas kemudian kembali ke daerah lain, sehingga keberadaannya sulit ditelusuri dalam pendataan.
Sebaliknya, terdapat pula ibu hamil yang tidak tercatat dalam sistem kesehatan di Mamasa, tetapi datang ke daerah tersebut ketika hendak bersalin.
“Data ibu hamil, ibu bersalin, bayi, termasuk keluarga miskin ekstrem harus betul-betul kita validasi,” beber Sudirman, ditemui di Kantornya, Rabu (30/9/2026).
Sudirman lebih jauh menjelaskan, Pemkab Mamasa bersama sejumlah pihak, telah membahas persoalan stunting melalui rapat yang difasilitasi Bappeda.
Salah satu kesimpulannya adalah melakukan identifikasi dan validasi data hingga ke tingkat desa.
Pendataannya mencakup ibu hamil, ibu bersalin, bayi, hingga keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem.
Langkah itu dinilai penting, agar intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kabupaten Mamasa memastikan penanganan stunting telah masuk dalam berbagai skema intervensi anggaran.
Intervensi anggaran berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten.
Di sektor kesehatan, misalnya, terdapat anggaran yang melekat pada Dinas Kesehatan, termasuk dana Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK.
