Apabila di kemudian hari lanjut Yafet, ada muncul lagi tanda tangan kesepakatan kegiatan-kegiatan lain selain kesepakatan yang telah disepakati, itu tidak benar.
Dijelaskan Yafet, Sebelum melaksanakan doa bersama besok ada surat pernyataan yang akan ditandatangani oleh pihak perusahaan dan akan jadi saksi adalah Kapolsek, Danramil dan Camat, sehingga di kemudian hari pihak PT Bumi Karsa melanggar apa yang telah menjadi kesepakatan bersama, itu akan menjadi kekuatan masyarakat.
Yafet menambahkan dokumen-dokumen lengkap ada pada kami yang dibuat sejak tahun 2010, 2012, 2013, 2014 dan surat itu terima terakhir tahun 2017 yang isi suratnya itu membeli lahan masyarakat berdasarkan kesepakatan dan tidak merugikan masyarakat dan perusahaan.
Sementara itu, Camat Kalumpang, Bram Thosuli mengatakan, kehadirannya bersama dengan Kapolsek serta Danramil, untuk memfasilitasi antara masyarakat dengan PT Bumi Karsa, sebagai penengah.
“Sehingga masyarakat dan pihak perusahaan bisa menempuh jalan yang baik, dan bisa menemukan solusi terbaik untuk kelanjutan perusahaan yang rencananya akan membangun PLTA di Kecamatan Kalumpang.
Bram menuturkan, terkait pembebasan lahan warga sejauh ini masyarakat memang belum menerima harga yang ditawarkan pihak perusahaan.
“Untuk hal itu kita akan melakukan lagi mediasi antara pihak perusahaan dan warga. Kegiatan besok ini adalah doa bersama untuk perusahaan bisa melanjutkan pekerjaan untuk membangun fasilitas diarea lokasi yang sudah dibeli sebelumnya,” bebernya.
Bram juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perna melarang pihak perusahaan untuk menyebrang hanya saja terjadi miskomunikasi selama ini.
“Mungkin ada pihak-pihak perusahaan tidak bisa menjelaskan kepada masyarakat seperti apa dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat juga tidak terjawab,” pungkasnya
Bram tak menampik, sebagai pemerintah, hadirnya perusahaan ini bisa menjadi nilai positif bagi Masyarakat Desa Karama, bahkan Kalumpang dan Kabupaten Mamuju.