“Kami sangat mohon bantuan untuk jalan tani kami, Pak. Kami susah dapat bantuan gara-gara akses jalan yang sangat rusak,” tambahnya.
Merespons keluhan itu, Gibran langsung menginstruksikan Plt. Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian.
Koordinasi dilakukan guna memastikan petani yang telah terdaftar dalam RDKK memperoleh alokasi pupuk subsidi sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Sementara petani yang belum terdaftar diminta segera didata agar kebutuhan mereka dapat ditindaklanjuti.
“Untuk pupuk subsidi, kita pastikan ke Kementan, yang sudah terdaftar dalam RDKK mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan dan ketentuan. Untuk yang belum terdaftar, tolong didata dulu untuk dikoordinasi juga,” arahan Wapres.
Gibran juga menyoroti kebutuhan sarana produksi dan peralatan pendukung perkebunan.
Obat pengendali hama, chainsaw, hand sprayer, dan pompa air menjadi sejumlah kebutuhan yang diminta segera diupayakan pengadaannya.
“Nanti yang bisa kita segera pengadaan, kita pengadaan langsung aja, Pak, untuk dibagikan di sini. Tadi kita bawa ini ya, pompa kayaknya, tapi baru sedikit soalnya mendadak,” ungkapnya.
Di luar persoalan produksi, Wapres turut menyoroti terhentinya operasional fasilitas pengolahan biji kakao di Kaluku akibat banjir bandang.
Menurutnya, penguatan fasilitas pengolahan menjadi penting agar hasil perkebunan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi mampu memberikan nilai tambah bagi petani.
“Kita ingin kakao yang dihasilkan petani bisa memiliki nilai tambah lebih besar bagi para petani,” tegasnya.
Persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Gibran menilai, peningkatan produktivitas perkebunan harus dibarengi dengan konektivitas jalan antarkawasan agar hasil pertanian dapat didistribusikan dengan baik.
Ia menyampaikan, usulan perbaikan jalan tani akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.