Stunting di Mamasa Capai 31 Persen, Elypas Palangi: Ini Alarm bagi Pemkab

Gambar: Elypas Palangi, pemilik RS Bhakti Kasih Polewali Mandar

MAMASA, Lintas-Enam.com Persoalan stunting di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, menjadi perhatian serius tokoh masyarakat sekaligus pemerhati kesehatan, dr. Elypas Palangi.

Ia menilai, tingginya angka stunting di Mamasa harus menjadi alarm bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa untuk segera mengambil langkah nyata, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Elypas, stunting tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan kesehatan. Jika tidak ditangani secara serius, kondisi tersebut dapat berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) serta produktivitas generasi mendatang.

“Kasus stunting di Mamasa jangan dianggap sepele. Ini ancaman bagi masa depan generasi daerah. Pemkab Mamasa harus mengambil langkah yang tepat dan bertindak serius, bukan hanya formalitas atau sekadar menjalankan kewajiban, tetapi harus ada tindakan nyata yang berdampak pada penurunan angka stunting,” kata Elypas saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga:  Tak Hanya Pelajar, MBG SPPG Mehalaan Barat Jangkau 523 Penerima dari Kelompok 3B

Elypas menyoroti data yang menunjukkan terdapat 2.165 anak di Kabupaten Mamasa mengalami stunting, dengan prevalensi mencapai 31,01 persen berdasarkan laporan dari 18 puskesmas.

Menurutnya, angka tersebut bukan jumlah yang sedikit. Karena itu, diperlukan penanganan yang serius, terencana, serta melibatkan tenaga dan pihak yang memiliki pemahaman memadai mengenai persoalan stunting.

“Mulai dari perencanaan, pelatihan para motivator, pengambilan sampel, analisis hasil, sampai pada strategi pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, semuanya harus dilakukan dengan benar,” jelasnya.

Selain intervensi, Elypas juga meminta Pemkab Mamasa memastikan proses pendataan stunting dilakukan secara benar, jujur, dan transparan.

Baca Juga:  Dugaan Bagi-bagi Jatah Anggaran di Rujab Bupati Mamasa Terkuak, Kecamatan Rp30 dan Kelurahan Rp15 Juta

Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kebijakan dan penggunaan anggaran. Data yang tidak akurat berpotensi membuat program pemerintah tidak tepat sasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *