Oleh : Fajar Asad Jawi
Mahasiswa Al-Azhar Mesir
Kader HMI Cabang Mesir
Dari Munajat Menjadi Luka
Lintas-Enam.com, 20 Oktober 2024, estafet kepemimpinan Republik Indonesia berpindah ke Presiden ke-8, Prabowo Subianto. April 2026 ini, satu tahun lebih berlalu. Munajat rakyat saat itu tunggal : akhiri kemiskinan, pengangguran, ketimpangan.
BPS TW II-2025 mencatat pertumbuhan 5,12%, kemiskinan 8,47% (terendah sepanjang sejarah), pengangguran 4,76%, inflasi 2,4%. Di atas kertas, negara tampak pulih. Di bawah, rakyat batuk darah. Paradoks retorika dan realitas ini bukan sekadar angka. Ia luka.
Tiga Retakan Kontrak Sosial
Saat negara jadi sumber masalah, John Locke menulis, negara lahir dari kontrak : pajak ditukar transparansi, ketaatan ditukar perlindungan. Setahun Prabowo, kontrak itu retak di tiga titik.
Pertama, kegelapan fiskal. Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi etalase. Setneg 12 Agustus 2025 merilis data : 15 juta penerima, 5.103 SPPG, Rp8,2 T APBN plus Rp28 T dana mitra. Namun Presiden 15 Oktober 2025 mengakui rate keracunan 0,0007%, artinya 8.000-an anak sakit. Kemenkes menyebut penyebabnya sanitasi. NGO menyebut systematic failure. Masalah fundamentalnyaa adalah : Rp28 T tidak melalui mekanisme APBN sehingga luput dari audit BPK, otomatis 5.103 SPPG dikelola TNI, Polri, BIN, NU, Muhammadiyah, Kadin, APJI tanpa lelang terbuka. 20 Oktober 2025 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis critical assessment tahun pertama pemerintahan. Tanpa LHP BPK khusus yang dipublikasi, publik wajar menduga ini bukan salah kelola, ini desain yang rawan penyalahgunaan masif.
Kedua, instabilitas yang membunuh akuntabilitas. Sejak Oktober 2025 kabinet dirombak berulang atas nama percepatan program. Hak prerogatif Pasal 17 UUD 1945, benar. Tapi ICW 7 Juli 2025 merilis laporan koneksi elite di lingkar Presiden dan Wapres. Menteri diganti sebelum BPKP mengevaluasi kinerjanya. Akibatnya, 105 anak keracunan MBG tak ada yang bertanggung jawab. Proyek mercusuar seperti IKN dan Food Estate terus berjalan di tengah catatan WALHI soal deforestasi Kalimantan dan kritik ICW 8 Juni 2025 soal sektor energi. Reshuffle jadi pintu putar, bukan perbaikan.
