Lintas-Enam.com, Mamasa – Mantan Wakil Bupati Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), Martinus Tiranda, menyinggung soal netralitas penyelenggara pemiliha umum, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Ketua DPC PKB Mamasa itu mengatakan, soal netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemiliha Umum (Bawaslu), bukan tidak memilih.
Martinus berharap, pada pemungutan suara Pilkada yang dijadwalkan pada 27 November 2024, Panitia Pengawasan Pemilu, tidak salah coblos.
Ungkapan itu disampaikan Martinus Tiranda, mengakhiri orasi politiknya pada kampanye terbatas pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa nomor urut 2, Ruslan D. Pandayai-Andi Faridha Fachri, di Kelurahan Tabang, Kecamatan Tabang, Selasa (29/10/2024).
Bukan tak beralasan, kata Martinus, Panwas, PPK dan seluruh penyelenggara Pemilu, juga wajib menggunakan hak pilih.
“Jadi netral bagi KPU dan Panwas itu, bukan tidak memilih,” katanya.
Seperti halnya KPU dan Panwas, aparatur sipil negara (ASN), juga kata dia, harus berikap netral.
Kendati begitu, Martinus Tiranda, juga mengingatkan ASN bahwa mata hari di Jakarta saat ini telah berubah.
“Pegawai Negeri, ingatlah bahwa mata hari di Jakarta sudah berubah,” tandasnya.
Bukan hanya kepada ASN, dia juga mengingatkan kepala desa untuk bersikap netral.
“Kepala desa juga harus tahu bahwa mata hari di Jakarta sedang berubah. Dan kader terbaik Partai Gerindra di Sulbar yang maju pada Pilkada, hanya kader yang ada di Mamasa,” sambungnya.
Di kesempatan itu pula, Martinus mengatakan, sebagai mantan wakil bupati yang 5 tahun menginventarisasi seluruh temuan pegawai negeri dan kepala desa, dia masih punya catatan.
