Bagi GERAM, jabatan sebagai wakil rakyat membawa tanggung jawab moral dan politik. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota dewan harus diperiksa secara terbuka, tanpa perlindungan kepentingan politik maupun kekuasaan.
“Jangan biarkan marwah lembaga DPRD dipermalukan oleh perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami ingin persoalan ini terang-benderang. Jika terbukti melanggar etik, harus ada sanksi sesuai aturan. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu,” tambah Ongki.
GERAM Sulbar menyatakan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dari pihak berwenang. (*)