Sementara untuk pembayaran Siltap aparat desa tahun 2025 akan dibayarkan setiap bukan mulai bulan Maret tahun 2025. Namun baru akan dibayarkan pada bulan Maret.
Selain BPJS dan Siltap, demonstran dan pemerintah daerah, juga sepakat bahwa BKPP akan melakukan verifikasi terhadap honorer R2-R3 yang telah mengikuti test sebelum diserahkan kepada BKN.
Pengajuan usulan SK Kontrak Paruh Waktu akan dilakukan setelah test ke-2 telah dilaksanakan.
Juga disepakati bahwa Ranperda tentang Aparat Desa akan di disahkan dalam tahun 2025.
Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani DPRD Mamasa, Pemerintah Daerah dan perwakilan demonstran.
Mengenai kesepakatan itu, Presidium Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu, Zul, beri apresiasi.
Kendati demikian, Zul mengaku akan mengawal hasil kesepakatan itu.
Dan jika dalam waktu yang sudah ditentukan namun kesepakatan itu tidak diakomodir, maka pihaknya akan kembali demo dengan jumlah massa yang lebih banyak.
“Kami akan kawal sampai tuntutan kami benar-benar dipenuhi,” pungkasnya. (*)
