Penggunaan Dana DAU dan DAU-SG Dinilai Tak Tepat Sasaran, Kejari Mamasa Diminta Periksa BPKD
Lintas-Enam.com, Mamasa – Harapan masyarakat terhadap penggantian Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), tak sesuai ekspektasi.
Betapa tidak, dengan digantinya Kepala BPKD melalui Job Fit beberapa bulan lalu, diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan. Beberapa warga menilai, pengelolaan keuangan daerah pasca penggantian kepala badan, justru semakin parah.
Salah seorang sumber berkompeten yang enggan disebut identitasnya menilai bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU-SG).
Menurutnya, banyak kegiatan seremonial yang lebih diutamakan ketimbang menyelesaikan persoalan banyaknya utang kegiatan fisik, untuk menghindari mangkraknya program tersebut, dan tidak berdampak positif terhadap masyarakat.
“Bayangkan saja, setiap bulan ada transferan ke daerah sebesar Rp32 Miliar untuk belanja pegawai, dan masih ada sisa sebesar Rp8 miliar dari total Rp32 Miliar, tapi alokasinya tidak jelas,” katanya kepada Lintas-Enam.com, Sabtu (29/11/2025).
Karenanya, ia meminta agar Kejaksaan Negeri Mamasa, memeriksa Kepala BPKD, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Kas Daerah, terkait alokasi dana DAU dan DAU-SG.
Kepala BPKD Mamasa, Hermin Lullulangi, dikonfirmasi perihal informasi itu, namun ia belum beri tanggapan.
Kepala Bidang Perbendaharaan, Chaterine Dessaratu, juga dikonfirmasi via Whatsapp, namun tidak beri tanggapan.