Legislator Gerindra Mamasa Dukung Kebijakan Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat
Lintas-Enam.com, Mamasa – Beberapa hari belakangan ramai di media sosial adanya upaya eksplorasi tambang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, dengan hastag Save Raja Ampat.
Eksplorasi ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap lingkungan, khususnya terumbu karang dan ratusan spesies ikan di sekitaran kepulauan Raja Ampat yang memiliki nilai ekologis tinggi.
Setelah jadi polemik, pemerintah pusat akhirnya mengambil kebijakan mencabut izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan yang beroperasi di walayah itu.
Langkah tegas ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers, Selasa (10/6/2025) pagi tadi.
Langka tegas ini kata Prasetyo, merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto sehari sebelumnya, yang secara khusus membahas aktivitas pertambangan di kawasan konservasi laut dunia itu.
Langkah tegas pemerintah ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali Legislator Partai Gerindra Kabupaten Mamasa Mihos Puangna Rumba dan Reski Masran.
Mihos mengatakan, langkah yang dilakukan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sangat tepat.
Kata Mihos, aktivitas tambang di wilayah itu berpotensi merusak lingkungan yang dikenal sebagai surga bawah laut dunia itu.
Raja Ampat menurut Mihos, bukan hanya aset nasional, melainkan kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia.
Bukan hanya persoalan tambang di Raja Ampat, secara umum, Mihos juga mengharapkan agar pemerintah lebih tegas terhadap upaya tambang ilegal di Indonesia, khusunya di Kabupaten Mamasa.