Berita  

HMI Desak Bupati Mamasa Evaluasi OPD yang Tidak Produktif

Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil

HMI Desak Bupati Mamasa Evaluasi OPD yang Tidak Produktif

Lintas-Enam.com, Mamasa –Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mamasa beri kritikan terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.

HMI menilai, kinerja sejumlah OPD di Mamasa, cenderung stagnan dan tidak produktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Sebabnya, HMI mendesak Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang gagal menunjukkan kinerja optimal.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Umum HMI Cabang Mamasa, Arifin Djalil, kepada Lintas-Enam.com, Rabu (14/5/2025).

Menurut Arifin, Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja.

“Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” tegas Arifin.

Baca Juga:  BPJS Ketenagakerjaan Luwu Serahkan Santunan Kematian 42 Juta kepada Ahli Waris di Desa Pelalan

Menurut Arifin,  birokrasi di Mamasa sedang berada dalam titik stagnasi serius. Beberapa dinas teknis dianggap tidak mampu merealisasikan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Bahkan, beberapa OPD justru menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.

“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan,” katanya.

Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka Arifin menganggap ia gagal menjalankan mandatnya.

“Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” tambah Arifin.

Lebih jauh Arifin menyampaikan, pembangunan daerah tidak akan berjalan jika dikelola oleh aktor-aktor birokrasi yang tidak visioner.

Baca Juga:  Hyunjin Enterprise Mulai Proyek Pemurnian Air di Luwu Utara, Bupati: Solusi untuk Wilayah yang Belum Terjangkau PDAM

Dalam konteks Mamasa yang masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *