“Lima belas tuntutan yang kami bawa merupakan bentuk keresahan masyarakat yang perlu mendapat respons konkret dari pemerintah. Kami tidak ingin tuntutan ini berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi harus ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah nyata,” ujarnya.
Selain persoalan sosial dan ekonomi, PMII Mamuju menyoroti kualitas pelayanan publik serta penegakan hukum.
Organisasi mahasiswa itu menilai pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada pentingnya keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi publik.
Bagi PMII Mamuju, evaluasi pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pernyataan politik. Perbaikan harus terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat.
Muhlis menegaskan, pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah dan mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
“Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah dan memastikan aspirasi yang kami sampaikan tidak diabaikan. Pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan menjadikan suara masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan,” tutur Muhlis.
PMII Mamuju berharap, refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum perbaikan kebijakan di berbagai sektor.
Karenanya, mereka mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih adil, transparan, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. (*)
