Aliansi Mamasa Bergerak Geruduk Kantor DPRD Bawa 10 Tuntutan, Apa Saja?
Lintas-Enam.com Mamasa Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi yang tergabung dalam Aliansi Mamasa Bergerak, berunjuk rasa di Kantor DPRD Mamasa, Sulawesi Barat, Senin (1/9/2025).
Unjuk rasa yang dikemas dengan aksi damai itu, sebagai bentuk solidaritas terhadap persoalan nasional yang beberapa hari terakhir disuarakan mahasiswa dan rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Penyampaian aspirasi puluhan mahasiswa di Mamasa ini, diawali dengan mengheningkan cipta atas gugurnya salah seorang Driver Ojek Online, Affan Kurinawan, yang dilindas kendaraan taktis Brimob, saat berunjuk rasa di Jakarta beberapa hari lalu.
Aksi damai yang dipimpin Akbar, sebagai Jenderal Lapangan, membawa setidaknya 10 tuntutan yang berkaitan dengan isu nasional, maupun persoalan di Kabupaten Mamasa.
Berikut 10 tuntutan Aliansi Mamasa Bergerak;
- Meminta reformasi Polri
- Tolak kenaikan tunjangan DPR
- Menolak kenaikan PBB pedesaan
- Sahkan Undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi
- Meminta pimpinan partai politik mengevaluasi kinerja anggota DPR dan DPRD yang tidak menjalankan fungsinya
- Meminta DPRD agar pemerintah daerah menyelesaikan persoalan TPA
- Meminta agar pengawasan Inspektorat terhadap kepala desa dilakukan dengan transparan
- Meminta Polres dan DPRD Mamasa mengusut tuntas kasu pembunuhan Pasutri di Aralle
- Meminta DPRD mengawasi pengalokasian dana daerah terpencil bagi guru, di dinas Pendidikan
- Mendesak APH menindaklanjuti hasil temuan BPK di Dnas PU sebesar Rp6 miliar
Terhadap tuntutan itu, Akbar meminta DPRD segera menindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
Peserta aksi unjuk rasa ini ditemui setidaknya 10 anggota DPRD dari total 25 orang, yaki dua unsur pimpinan dan 8 anggota.
Wakil Ketua II, Arwin Rahman, mewakili DPRD Mamasa menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti tuntutan mahasisa yakni dengan menyurat ke Gubernur Sulbar dan DPR-RI, terkait issu nasional.
Sementara untuk tuntutan berkaitan persoalan di Kabupaten Mamasa, Arwin juga memastikan akan memanggil pihak terkait, baik Dinas Pendidikan, Dinas PU, maupun Dinas Lingkungan Hidup.