Kerja bakti tidak boleh menjadi pengalihan perhatian dari kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menangani sumber pencemaran udara.
“Pemerintah jangan hanya sibuk menggerakkan kerja bakti, tetapi persoalan kabut asap yang mengancam kenyamanan dan kesehatan masyarakat juga harus ditangani secara serius. Kita tidak ingin anak-anak justru menjadi pihak yang menanggung risiko dari kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan,” katanya.
Poros Rakyat Mamasa mendesak Pemkab Mamasa mengevaluasi pelibatan siswa dalam kerja bakti di luar sekolah selama kondisi kabut asap masih memerlukan perhatian.
Pemerintah juga diminta memastikan setiap kebijakan yang melibatkan anak-anak tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan hak pendidikan.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai dasar pertimbangan instruksi kerja bakti, hasil pemantauan kualitas udara, serta langkah penanganan sumber asap.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya ASN, masyarakat, atau siswa yang turun membersihkan lingkungan.
Ketika kabut asap mengancam kesehatan, pemerintah seharusnya memastikan udara aman dan anak-anak terlindungi, bukan sekadar memastikan instruksi kerja bakti terlaksana. (*)