Persoalan yang perlu dijawab bukan hanya siapa yang berhak menyelenggarakan HPN, melainkan bagaimana peringatan itu dapat mewakili kepentingan seluruh komunitas pers sekaligus menjadi momentum memperjuangkan kebebasan pers, keselamatan, dan kesejahteraan jurnalis Indonesia. (*)
Tata Kelola HPN Disorot, Dewan Pers Didesak Ambil Alih Penyelenggaraan
