Pencairan di BPKD Mamasa Syarat Kolusi dan Nepotisme, Kaban Dinilai Pilih Kasih
Lintas-Enam.com, Mamasa – Proses pencairan di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, syarat kolusi dan nepotisme.
Pasalnya, proses pencairan pihak BPKD Mamasa dinilai pilih kasih.
Pernyataan itu disampaikan salah seorang kontraktor, diketahui bernama Rudy Bombong.
Kata Rudy, sejak sepekan terakhir ia dan rekannya mengurus proses pencairan di BPKD Mamasa.
Ironisnya, berkas pencairan yang masukkan tak kunjung diproses hingga Jumat (12/9/2025) siang tadi.
Akibatnya, Rudy dan sejumlah rekannya mendatangi Kantor BPKD Mamasa.
Sejumlah alasan pun disampaikan pihak BPKD, untuk menggagalkan prosesor pencairan proyek yang dikerjakan Rudy.
Dia mengaku pihak BPKD tidak bersedia mencairkan dananya dengan alasan bersumber dari DAU, sebab pencairan dana desa yang diutamakan.
Tak hanya itu, Plt Kepala Bidang Perbendaharaan, juga beralasan masih ada dokumen pencairan milik Rudi yang belum lengkap.
Sementara menurut Rudy, sejumlah pekerjaan yang juga bersumber dari DAU, ternyata ada yabg dicairkan.
“Alasannya ada yang diutamakan, padahal ada yang dari DAU tetap dicairkan. Ini murni pilih kasih,” kata Rudy siang tadi.
Dengan begitu, Rudy meminta Bupati Mamasa, mengevaluasi pelayanan di BPKD Mamasa.
“Bupati harus evaluasi bawahannya, ini bisa terdampak buruk jika dibiarkan. Jangan pilih-pilih orang yang dicairkan dananya,” tukasnya.