MAMASA, Lintas-Enam.com — Wacana penghapusan jabatan wakil kepala daerah kembali menjadi perbincangan publik.
Gagasan tersebut memunculkan pro dan kontra, terutama terkait efektivitas pemerintahan daerah, pembagian kewenangan, hingga potensi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Ketua Harian Sinergi Muda Mamasa, Kabupaten Mamasa, Ryan Mewa’, mendukung wacana penghapusan jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut.
Menurutnya, keberadaan posisi tersebut perlu dievaluasi karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan dualisme kepemimpinan.
“Kami setuju wacana penghapusan Wakil Kepala Daerah. Jangan ada dua matahari dalam satu pemerintahan. Kalau 01 sudah ada, jangan 02 merasa dirinya juga 01,” tegas Ryan, Minggu (9/8/2026).
Ia menilai kepala daerah harus menjadi pemegang kendali utama pemerintahan, sementara birokrasi seperti Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Asisten perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas pemerintahan.
“Masalahnya bukan siapa orangnya, tetapi sistem. Jangan sampai wakil merasa memiliki kewenangan yang sama dengan kepala daerah hingga muncul benturan kepentingan,” ujarnya.
Ryan berharap pemerintah dan DPR mengkaji serius keberadaan jabatan Wakil Kepala Daerah dari aspek hukum, efektivitas pemerintahan dan efisiensi anggaran.
“Kami ingin pemerintahan yang satu komando dan jelas kewenangannya. Jangan sampai rakyat membiayai dua pusat kekuasaan, sementara pelayanan publik menjadi korban,” tutupnya. (*)
